Pemprov Kepri Bungkam, BM BP2KKA akan Lapor Jokowi

0
374 Orang
Daftar Paket Lelalng Proyek di LPSE Pemprov Kepri.
Tidak ada paket lelang untuk Anambas seperti terlihat dalam daftar LPSE ini.

Terkait APBD Kepri yang Tidak Berpihak Terhadap Anambas

TAREMPA, anambaspos.com – Sorotan terkait sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang disebut tidak berpihak terhadap proses pembangunan Kepulauan Anambas sebagai daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini belum direspon oleh pihak Pemprov Kepri.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Balitbangpeda) Pemprov Kepri, Naharuddin berkali-kali dihubungi anambaspos.com melalui sms tidak memberikan balasan meski sudah dibaca. Begitu juga ketika ditelephon melalui telephon genggamnya, tersambung namun tidak diangkat dan dialihkan.

Tokoh muda pejuang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, Marjohan mengutarakan sikap bungkam Pemprov Kepri tersebut dinilai tidak baik, karena persoalan ini menyangkut dengan kepentingan publik luas. Pihak Pemprov Kepri, menurut Marjohan, harus memberikan alasan yang masuk akal dan bukan alasan yang mengada-ngada.

“Pemprov Kepri harus memberikan penjelasan apa alasan alokasi anggaran di APBD Provinsi Kepri tidak berpihak terhadap Anambas. Ini menyangkut kepentingan publik, tidak baik kalau tidak diklarifikasi,” sebut Marjohan kepada anambaspos.com, saat dijumpai di Tarempa, Sabtu (12/05/2018).

Marjohan pun mengingatkan kepada pihak Pemprov Kepri utuk tidak main-main dengan persoalan yang menyangkut dengan 40 ribu jiwa masyarakat Kepulauan Anambas. Terlebih lagi sebagai daerah perbatasan, yang berhadapan langsung dengan negara luar yang saat ini menjadi isu nasional.

“Jangan main-main dan disepelekan, ini daerah perbatasan, isunya menjadi isu nasional. Kami dulu berjuang hingga terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas ini tujuannya hanya satu untuk mempercepat wujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, bukan utuk kepentingan pribadi atau utuk kesenangan para pejabat, atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Pihaknya melalui Barisan Muda Pejuang Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BM BP2KKA) akan membahas terkait prihal sikap Pemprov Kepri ini yang tidak berpihak terhadap Kabupaten Kepulauan Anambas.“ Persoalan ini akan kami rembuk dalam pertemuan nanti, kalu perlu akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” beber Marjohan.

Sementara itu tokoh muda Kepulauan Anambas lainnya, Indra Syaputra menambahkan bahwa dalam realisasi anggaran APBD Provinsi Kepri terdapat kesejangan anatar kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepri dengan Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Terdapat perbedaan yang mencolok dalam realisasi anggaran antara kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepri dengan Kabupaten Kepualauan Anambas. Fakta itu bisa dilihat pada daftar lelang proyek di LPSE Provinsi Kepri, untuk Anambas hamper tidak ada,” papar Indra.

Padahal lanjut Indra, semestinya pihak Pemprov menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai skala prioritas, karena merupakan kabupaten baru yang belum memiliki infrastruktur memadai, smentara potensinya banyak dan luar biasa, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata dan perhubungan.

“Seharusnya Anambas ini prioritas, sebab masih baru, belum punya insfrastruktur memadai, lagi pula merupakan daerah perbatasan yang mesti dimaksimalkan perhatiannya menyangkut kedaulatan bangsa,” terangnya pula. (red)